Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan Di Daerah Terpencil

oleh : Partin Nurdiani

Pendidikan merupakan wadah penting yang menjadi titik krusial pembentukan mental, spititual, sekaligus intelektualitas bagi generasi bangsa. Berbicara mengenai pendidikan di Indonesia memang tidak ada habisnya. Mulai dari prestasi-prestasi anak didik kita di tingkat nasional maupun international hingga rendahnya kualitas pendidikan di daerah terpencil. Masih kurangnya sarana dan prasarana dan kualitas pengajarnya yang pas-pasan menjadi salah satu faktor penyebab pendidikan di daerah terpencil terkesan tertinggal. Sehingga kemajuan pendidikan di Indonesia hanya terpusat di daerah perkotaan sedangkan di daerah terpencil kurang diperhatikan. Tak jarang kurangnya perhatian pemerintah itu mengesankan bahwa pemerataan pendidikan di Indonesia belum benar-benar adil seperti apa yang tercantum dalam UUD 1945.

Di daerah pelosok yang jauh dari hiruk pikuk ibukota memperoleh pendidikan yang layak merupakan sesuatu yang seharusnya didapatkan sebagai sesama Warga Negara Indonesia. Namun pemerintah kurang begitu peduli dengan keberadaan genarasi bangsa di daerah yang masih primitif yang jauh dari akses transportasi dan komunikasi. Seperti Nagari (desa adat) Ulang Aling Selatan, Kecamatan Sangir Batang Hari, Solok Selatan, Sumatera Selatan yang merupakan daerah sangat terpencil di kabupaten itu, untuk mencapainya menempuh jalan tanah sekitar tujuh kilometer dan menggunakan mesin tempel yang berjarak sekitar 230 kilometer dari Kota Padang, ibukota Provinsi Sumatera Barat. Jauhnya daerah terpencil itu dari ibukota menyebabkan pemantauan perkembangan pendidikan di daerah tersebut kurang intensif. sehingga hal ini merupakan salah satu penyebab pendidikan di daerah pedalaman terkesan tertinggal.

Para orang tua di daerah terpencil juga apatis dengan keberlangsungan pendidikan anaknya, ibaratnya untuk membeli pakaian pantas pakai saja tidak mampu apalagi menyekolahkan anaknya. Sehingga pemikiran yang mengesampingkan pentingnya pendidikan pun merayapi pikiran para orang tua di daerah terpencil ini. Bagi mereka berburu di hutan, bercocok tanam, dll lebih menguntungkan daripada belajar di bangku sekolah. Sulitnya akses untuk menuju ke sekolah juga menjadi alasan mereka. Untuk menuju ke sekolah saja harus menempuh jarak bermil-mil selain itu akses jalan menuju kawasan perkotaan juga masih buruk.

Selain masalah sarana prasarana dan minat orang tua yang kurang, kualitas tenaga pengajarnya pun juga masih dipertanyakan. Kebanyakan para guru lebih tertarik mengajar di daerah perkotaan karena lebih nyaman dsb. Hal ini menyebabkan kualitas guru yang mengajar di daerah terpencil pun juga pas-pasan, berbeda dengan yang ada di perkotaan.  Hasil dari pelaksanaan UKG, diketahui nilai guru-guru di kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat masih jauh dari harapan, seperti untuk tingkat SD baru 0,0 persen, SLTP 0,2 persen dan SLTA 0,1 persen. (Kompas.com, 31/8/2012). Solok Selatan merupakan salah satu kabupaten termuda di Sumatera Barat, masih belum memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Sehingga keterbatasan sarana dan prasarana inilah yang menyebabkan para calon guru tidak tertarik mengajar di sekolah pedalaman tersebut.

Selain itu ada sebagian tenaga guru yang enggan untuk ditempatkan di daerah sangat terpencil (DST) padahal saat pengajuan lamaran jadi CPNSD yang bersangkutan bersedia ditempatkan di mana saja yang dikuatkan dengan surat penyataan. Namun pada kenyataannya  mereka banyak yang tidak bersedia dengan berbagai alasan. Untuk itu pemerintah perlu memberikan ketegasan kepada para tenaga pengajar ini. Bagaimanapun generasi kita di daerah terpencil juga membutuhkan pendidikan yang layak. Ketegasan pemerintah itu dapat berupa sanksi berupa pencabutan SK sehingga para tenaga pengajar juga akan lebih disiplin.  

Selain penerapan sanksi para guru juga harus diberikan insentif agar ketika ditempatkan di daerah terpencil, semangatnya tetap terjaga. Insentif itu bisa berupa pemberian tunjangan makan di luar gaji bersihnya. Karena selama ini gaji untuk guru-guru honorer juga masih pas-pasan, ibaratnya sekali gajian habis untuk membayar kontrakan/kos dan biaya makan sehingga hanya sedikit yang bisa dimasukkan tabungan. Sehingga intensif ini sebanding dengan kerja keras para guru untuk hidup mengajar di daerah terpencil yang jauh dari hiruk pikuk dan kemewahan kota.

Mengandalkan guru honorer saja tidak cukup, tenaga akademisi juga dibutuhkan untuk pemerataan peduli aksara ini. Para akademisi yang terdaftar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan juga harus dilibatkan untuk diterjunkan ke sekolah-sekolah di daerah-daerah terpencil ketika mereka KKNP. Hal ini itung-itung untuk membantu para guru di sekolah pelosok. Sehingga para mahasiswa yang KKNP ini juga ikut tersentuh hatinya untuk memajukan pendidikan di daerah pedalaman tersebut ketika mereka lulus dari bangku perkuliahan.

Program Indonesia mengajar yang sudah berjalan selama ini sudah cukup baik. Hingga saat ini, Ada 16 provinsi di Indonesia dari Aceh sampai Papua, Kepulauan Sangihe, Kabupaten Rondonuhu. Di Sangihe, mereka bekerja di 8 sekolah, 8 pulau yang berbeda. Untuk di Kapuas Hulu daerah yang berbatasan dengan Malaysia, mereka bekerja bukan di Putusibau, tapi naik perahu lagi 8 jam. Mereka mengisi ruang-ruang kosong di sekolah dan memberi manfaat bagi para murid yang tidak terjangkau oleh para guru pada umumnya. Jauhnya lokasi dan sulitnya akses transportasi menjadikan tantangan tersendiri bagi para relawan Indonesia mengajar ini. Para relawan yang mengikuti program Indonesia mengajar ini hendaknya diberikan reward berupa kemudahan untuk menjadi CPNS yaitu tidak perlu membayar biaya administrasi jika ingin menjadi CPNS. Karena di berbagai daerah di Indonesia masih saja ada yang mengharuskan membayar uang sejumlah sekian apabila ingin menjadi CPNS atau PNS. Padahal di daerah lain tidak perlu membayar alias cukup dengan tes CPNS.

Selain memberikan reward, pemerintah seharusnya juga memberikan beasiswa S2 bagi guru-guru yang sudah mengajar lama di daerah pedalaman tersebut. Beasiswa ini harapannya akan memacu semangat para guru untuk terus memberikan sumbangsihnya untuk mencerdaskan generasi bangsa yang tertinggal ini. Setelah S2 nya selesai, para guru ini diharapkan bisa menjadikan kualitas pendidikan di daerah tertinggal ini lebih baik lagi.

Selain menggodok tenaga pengajar dengan memberi beasiswa, pemerintah juga harus memaksimalkan dana BOS untuk membangun sarana dan prasarana bagi sekolah-sekolah di daerah terpencil ini. Jika selama ini dana BOS sudah dirasakan manfaatnya untuk sebagian sekolah di perkotaan, lantas bagaimana penerapannya di daerah pedalaman? Supaya hal-hal yang tidak diinginkan seperti korupsi tidak terjadi maka perlu dibentuk tim pengawas dana BOS. Tim ini adalah tim siaga di bawah Kementrian Pendidikan Nasional yang bertugas mengawasi alokasi dana dan pelaksanaan proyek-proyek yang sedang didanai oleh BOS, seperti membangun gedung bangunan sekolah yang mulai roboh dst. Tim pengawas ini tugasnya juga mensurvey kondisi sekolah-sekolah di daerah pedalaman yang sekiranya jauh dan susah terjangkau oleh alat transportasi. Tim siaga ini harus mau terjun langsung untuk memantaunya, lalu menanyakan keluhan warga tentang susahnya memperoleh pendidikan di daerah pedalaman. Jika anak-anak mereka tidak bisa bersekolah karena tidak ada dana sarana yang mendukung, maka pemerintah perlu menjembatani hal ini dengan memenuhi apa yang menjadi keluhan dari warga pedalaman tersebut.

Paparan ide dan penjelasan diatas merupakan bagian terkecil realitas bangsa kita yang perlu kita beri ruang khusus dan perhatian, karena bagaimanapun generasi-generasi kita juga berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Tentu untuk memberikan pendidikan yang layak, tenaga pengajar juga harus mendapat sesuatu yang layak, sesuatu yang layak ini berupa peningkatan kualitas diri dengan memberikan beasiswa maupun reward yang semestinya mereka dapatkan. Selain peningkatan kualitas tenaga pengajar, pemerintah melalui dana BOS nya juga harus berusaha  maksimal agar dana ini benar-benar merata sampai di seluruh pelosok negeri. Tentunya dengan membentuk tim untuk mengawasi pemanfaatan dana BOS ini. Dengan begitu harapannya pendidikan di daerah terpencil bisa tersentuh dan kualitas pendidikannya tidak lagi tertinggal dengan pendidikan di kota-kota.