Kedaulatan Program Pendidikan Indonesia

ditulis oleh : Tri Sintya

Kepulauan nusantara yang terbentang dalam keberagaman wilayah geografis menjadikan Indonesia kaya akan berbagai hal, baik sumber daya alam, bahasa, ataupun budaya. Namun disisi lain, kelebihan tersebut mampu menjadi permasalahan pelik apabila tidak dapat disikapi atau dikelola dengan bijak oleh berbagai pihak negeri ini.

            Pemusatan metropolitas suatu daerah dan adanya ketertinggalan di daerah lain, dapat dijadikan sebuah contoh permasalahan. Ketidakmerataan itu memberikan banyak perbedaan kondisi pada masing-masing daerah, sehingga ketersediaan sarana prasarana kehidupan masyarakat di daerah tertinggal belum terpenuhi secara optimal. Sayangnya, keterbatasan sarana prasarana tersebut termasuk pula dalam bidang pendidikan yang menjadi cikal bakal kemajuan bangsa. Pada realitasnya pendidikan Indonesia memang belum merata. Kondisi geografis pun menjadi salah satu faktor penyebab yang menjadikan sebagian daerah di Indonesia tertinggal oleh laju pembangunan dan belum tersentuh pendidikan secara layak.

            Sebuah film yang berjudul “Laskar Pelangi” adaptasi dari novel karya Andrea Hirata menjadi sebuah contoh realita pendidikan  di pelosok Indonesia. Pada film ini diceritakan sebuah perkampungan di Bangka Belitung yang masih terpelosok dan terbatasnya sarana prasarana pendidikan khususnya bagi kaum marginal di daerah tersebut. Contoh dalam film ini menjadi sebuah tolak ukur dan sample dari sebagian kondisi lain yang sama naasnya. Selain itu banyak pula contoh sejenis yang juga sudah terekspos media. Permasalahan pendidikan pada kasus yang sudah terekspos itu rata-rata mengalami keterbatasan dalam sarana prasana atau akses yang menjadi dasar penting munculnya suatu sistem pendidikan.

            Permasalahan sektor pendidikan terutama yang terjadi pada masyarakat kelas bawah dipelosok negeri tidak patut untuk diabaikan begitu saja, karena keberlanjutan masa depan bangsa ini juga terletak pada tangan-tangan mereka yang berada di daerah-daerah terpencil. Dengan demikian kondisi keterbelakangan di daerah yang jauh dari perkotaan atau pusat pembangunan, harus diupayakan bersama-sama agar terjadi pemerataan akses penunjang kehidupan masyarakat. Pemerataan tersebut tidak dapat begitu saja terlaksana tanpa adanya aksi kolaboratif dari komunitas setempat dan pemerintah daerah. Sejalan dengan harapan tersebut, pada masa sekarang ini pun sudah banyak program yang mengupayakan peningkatan kehidupan masyarakarat di daerah-daerah terpencil.

            Pihak pemerintah yang memang bertanggung jawab atas peningkatan kehidupan diseluruh wilayah nusantara nyatanya telah melakukan upaya-upaya terkait hal tersebut meskipun mungkin belum dapat dikatakan maksimal. Selain usaha pemerintah, banyak pula pihak yang turut berkontribusi untuk mengabdi pada masyarakat negeri ini. Pihak yang turut ikut serta seperti tenaga-tenaga ahli yang menjadi relawan di dearah-daerah pedalaman, program KKN mahasiswa, dll. Lebih khususnya lagi dalam bidang pendidikan program yang telah ada salah satu contohnya adalah program Indonesia Mengajar.

Berbagai program peningkatan mutu hidup masyarakat lokal memang telah dilakukan, namun masih butuh perbaikan dan ekspansi daerah sasaran agar tercapainya Indonesia yang berdaulat. Kedaulatan tersebut bukan hanya terlepas dari belenggu penjajah namun harus mampu terlepas dari belenggu permasalahan dalam negeri terlebih dalam sektor pendidikan. Kedaulatan dapat dicapai dengan cara menjembatani proyek pembangunan dengan sasaran yang memang dinilai tepat. Melalui ketepatan sasaran pembangunan didaerah-daerah terpencil diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan yang menjadi ujung tombak perubahan ke arah yang lebih baik. Jangan sampai kegagalan pembangunan yang menyebabkan tidak terjamahnya suatu daerah akan menimbulkan penderitaan rakyat atau bahkan pada daerah-daerah perbatasan masyarakat lokal beralih ke negara tetangga. Jika kondisi demikian terus menerus berlangsung maka patut dipertanyakan keutuhan dan kedaulatan negeri ini.

Program kesejahteraan daerah terpencil yang bertujuan mencapai kedaulatan khusunya dalam hal pendidikan harus memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan masyarakat. Prinsip yang menjadi dasar program tersebut harus berpandangan bahwa masyarakat daerah pelosok sebagai sasaran bukanlah sekedar objek. Masyarakat sasaran adalah mereka-mereka yang juga memilki pengetahuan lokal dan kemampuan yang cukup baik dibanding orang lain mengenai kebutuhannya. Oleh karena itu program peningkatan pendidikan didaerah terpencil harus secara kolaboratif melibatkan partisipasi aktif warga. Dengan demikian pengembangan masyarakat yang berbasis people centre development dapat terimplementasikan dengan baik. Yaitu program dengan inisiasi komunitas setempat untuk secara swadaya dan sustainable membangun kehidupan yang lebih layak khususnya juga untuk peningkatan pendidikan masyarakat.

Program yang selama ini berjalan membangun pendidikan pelosok negeri mungkin masih cenderung bersifat top down, dimana pemerintah dan stakeholder lainnyalah yang memulai program untuk diterapkan pada masyarakat sasaran. Hal demikian memang diperlukan, namun untuk keberlanjutan program perlu diupayakan sistem buttom up yang berasal dari inisiasi kebutuhan warga sendiri. Pada awal mula pembangunan program tidak dipungkiri sistem buttom up tidak serta merta bias terlaksana. Misalnya, program relawan yang akan memberikan pendidikan di daerah terpencil harus memulai program tersebut yang menempatkan warga komunitas setempat sebagai objek. Kemudian untuk seterusnya barulah mempertimbangkan sistem yang lebih demokratis. Demokratisasi ini dapat dilakukan dengan mendengarkan keluhan warga tentang sarana kehidupan sekitar, apa keinginan warga terhadap kebutuhannya, serta memotivasi warga untuk dapat lebih pro aktif secara swadaya menciptakan pembangunan dengan keterlibatan dari segala pihak untuk memfasilitasi pelaksanaan program.

Disamping itu, relawan-relawan pendatang yang memilki misi membawa perubahan pun harus berpandangan “relativias budaya”. Relativitas budaya merupakan pandangan yang tidak mengintimidasi suatu budaya masyarakat. Dengan kata lain budaya yang ada tidak boleh begitu saja disalahkan dan dianggap harus dihilangkan. Penerapan kasusnya dapat berupa penyesuaian kondisi budaya sekitar dengan program pendidikan yang akan diterapkan. Misalnya, masyarakat yang cenderung menganggap anak perempuan harus berkerja membantu orang tuanya di rumah tidak boleh begitu saja ditentang, namun pelaksanaan program pendidikan harus disesuaikan. Selanjutnya pembawa program barulah melakukan pendekatan personal untuk mengubah paradigma masyarakat, sehingga konsep demikian akan menjadi kunci keberhasilan penerimaan masyarakat terhadap program, khususnya program pendidikan di dearah pelosok negeri.

            Berbagai kegiatan terkait pembangunan pendidikan pelosok sudah dapat dinilai baik melalui kontribusi segala pihak dengan semangat pengabdiannya masing-masing. Semangat pembangunan tersebut akan menjadi titik tolak kemajuan peradaban Indonesia di pelosok nusantara, karena seberapapun jauhnya daerah terpencil dari pusat pembangunan, namun berasal dari kesatuan daerah itulah Indonesia akan tetap ada. Untuk itu, pembangunan program pendidikan sangat diperlukan demi terciptanya tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai yang tertera pada pebukaan UUD 1945. Namun demikian pembangunan pendidikan di daerah terpencil tidak boleh mengesampingkan partisipasi warga, karena pembangunan untuk mengembangkan pendidikan masyarakat dapat tercapai pertisipasi. “empowerment is road to participation, because community is not an object”(Tony 2006).